NGAWI,iNewsNgawi.id - Kenaikan harga beras yang terjadi di Kabupaten Ngawi beberapa minggu terakhir disinyalir akibat harga pembelian gabah yang mengalami kenaikan hingga Rp 7 200 / Kg dari sebelumnya kisaran dibawah Rp 5 000 / Kg. Posisi keberadaan stok beras pun menjadi pertanyaan.
Pada bulan Agustus 2023, atau dua bulan setelah adanya peringatan BMKG mengenai keberadaan El Nino di Indonesia, fluktuasi harga gabah dan beras mulai merangkak naik. Di satu sisi, DKPP Ngawi membukukan produksi gabah 75.053 ton jika dijadikan beras setara 46.812 ton, dengan 9.223 ton diantaranya berada di kantong 121 perusahaan penggilingan berbagai kapasitas di wilayah Ngawi.
Di bulan yang sama pula Perum Bulog Cabang Madiun menyampaikan pihaknya menggelontor 63 750 ton beras untuk memenuhi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP ) beras. Dari data ini dapat di lihat setidaknya 101 339 ton beras beredar di kabupaten Ngawi di bulan ini.
Program SPHP Beras Bulog
Diawali dari beras SPHP, merupakan program atas perintah Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) kepada bulog untuk pengamanan stok beras daerah dan stabilitas harga yang dilakukan sejak Januari hingga Deaember 2023 mendatang. Sedangkan beras SPHP sendiri merupakan beras cadangan pemerintah yang oleh Bulog dikemas dalam kualitas medium, yang dianggarkan 487.050 ton untuk program ini.
"Bulog sudah melakukan program SPHP beras sesuai perintah dari Bapanas sejak Januari hingga Desember 2023, perintahnya ada maupun tidak ada kenaikan beras, termasuk dampak alam ( El Nino ), lakukan program SPHP beras," kata Kepala Cabang, Ferdian Darma Atmaja kepada iNewsNgawi.id, ( 6/9/2023).
"Sebenarnya seperti apa yang terjadi sekarang ( kenaikan harga ), itu sudah bisa kami antisipasi melaui SPHP ini, bahkan sejak Maret lalu kami sudah bekerjasama dengan para pedagang di tiga pasar di Ngawi yaitu Pasar Besar, Pasar Beran dan Pasar Paron, bahkan totalnya sudah mendekati 20 pedagang," lanjutnya.
Sementara itu mengenai kenaikan harga, Bulog juga menginformasikan adanya kenaikan harga beras SPHP miliknya per 1 September 2023, yaitu dari Rp 8.300 / Kg menjadi Rp 9.950 / Kg harga tebus di dalam gudang dengan HET Rp 10.900 / Kg ditingkatan pedagang yang menjadi rekanan Bulog.
Apakah kenaikan harga beras Bulog ini efek domino dari fenomena El Nino?, menurut Ferdian hal tersebut sudah diantisipasi oleh Bulog dan Bapanas sejak bulan Juni lalu, dan kemudian berdampak terhadap stok dan harga beras SPHP.
"Iya, itu sudah terpantau sejak Juni lalu menyusul peringatan BMKG. Kenaikan harga itu adalah kebijakan Bapanas, kita hanya berupaya memberikan pilihan harga beras dan meminimalkan permintaan pasar terhadap harga beras mahal, dan bagi para pedagang kami bukan suatu yang luar biasa," terang Ferdian selanjutnya.
Selain program SPHP, atensi mengiringi isu dampak El Nino, Perum Bulog juga akan melaksanakan program bantuan pangan berupa pendistribusian 3.300 ton beras ke Ngawi yang akan diterima oleh 110 ribu KK warga Ngawi selama tiga bulan terakhir di tahun ini.
"Tentang program bantuan pangan ini, sudah ada mekanisme pendistribusianya, hanya sekarang tinggal menunggu pihak transporternya yang langsung ditunjuk dari Bulog pusat," imbuhnya.
Sedangkan saat ini Bulog dan Bapanas memastikan secara nasional, sebanyak 1,52 juta ton beras sudah ada dalam gudang bulog, untuk mengamankan stok disejumlah daerah termasuk Ngawi yang kini sudah berproses di pelabuhan.
Stok Surplus tapi Hatga Naik
Kemudian menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ( DKPP ) Ngawi, kenaikan harga ini bukan karena kegagalan panen maupun kelangkaan gabah, apalagi stok beras, namun karena mekanisme pasar.
"Untuk stok beras kondisi di Ngawi tidak ada masalah, kenaikan harga beras bukan karena kelangkaan gabah atau gagal panen namun harganya memang naik mencapai Rp 7.200 / Kg, ini murni mekanisme pasar," kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, (6/9/2023).
Dwi juga menjelaskan tetang ketahanan pangan masyarakat Ngawi terkait kenaikan harga beras, pihaknya memastikan kondisinya masih berada dalam kategori surplus.
"Justru di Ngawi kondisinya surplus, dimana angka konsumsi lebih kecil dibanding angka ketersediaan, yaitu 7.500 ton (konsumsi ) dari 9 000 ton ( ketersediaan ) per bulanya," ungkapnya.
Namun begitu Dwi mengakui pihaknya tidak memiliki instrumen kontrol terhadap stok beras Ngawi baik yang di tangan perusahaan penggilingan maupun di kantong rumah tangga warga, apakah stok beras dijual keluar daerah atau ditimbun, DKPP tidak menjangkau sejauh itu.
"Data stok beras yang ada di penggilingan yang kami terima sebatas laporan rutin mereka saja," ungkapnya.
Bupati akan Tindak Tegas
Kenaikan harga beras juga menjadi perhatian Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, karena melihat realita adanya mekanisme pasar yang berpotensi tidak sehat akibat kenaikan harga gabah dan beras.
Apalagi Bapanas juga menerapkan harga diatas Rp 9 950 / Kg, dengan HET Rp 10.500 di Ngawi, maka Ony akan menindak tegas bagi pihak yang akan bermain harga diatas beras bersubsidi tersebut.
"Memang Kenaikan harga gabah diatas Rp 5.800 / Kg tidak akan ketemu jika menerapkan harga beras dibawah Rp.9 000 / Kg, karenanya Bapanas menerpakan HET Rp 10 500 / Kg, Jadi arah Bapnas ini untuk menekan inflasi terkait pangan, terutama di Ngawi sebagai bagian dari lumbung pangan," kata Ony, ( 7/9/2023), yang memantau perkembangan melalui operasi pasar yang diklaim sudah berjalan.
"Jadi jika ada distributor yang menjual ( beras SPHP diatas HET untuk dilaporkan kepada kami, karena itu termasuk beras bersubsidi," tegasnya.
Dari keterangan Perum Bulog Cabang Madiun dan DKPP Ngawi tentang stok beras dan kenaikan harganya, ditambah kalkulasi ketahanan pangan masyarakat Ngawi, diperkirakan setiap bula ada puluhan ribu ton beras di Ngawi tidak terlacak perginya.
Editor : Asfi Manar