Paket Senilai Rp 128 M dari Proyek Stragis Pemkab Ngawi Terancam Molor Akibat Lamanya Review
NGAWI, iNewsNgawi.id - Sebanyak 7 dari 10 proyek strategis Pemkab Ngawi ditangani oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Ngawi pelaksanaanya diperkirakan bakal molor dari yang diharapkan.
Tujuh proyek strategis tersebut adalah rekonstruksi Jl.Siliwangi sepanjang 2 Km dengan biaya Rp 25,5 milyar, rekonstruksi Jl. Pandansari - Paron - Teguhan sejauh 10 Km dianggarkan senilai Rp 31 milyar dan bersambung jalan Teguhan - Soco - Jogorogo, ( 11 Km ) berbiaya Rp 28,7 milyar, kemudian rekonstruksi jalan Kwadungan - Buduk senilai Rp 8,5 milyar dan terakhir pembangunan jembatan Sidolaju berbandrol 10,2 milyar.
Sebelumnya seperti yang diberitakan iNewsNgawi.id edisi 5 Maret 2024, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Ngawi, Rachmat Fitrianto, berharap 7 proyek strategis yang ditanganinya pada bulan Maret ini sudah mulai dilaksanakan kontrak kerja dengan pelaksana pemenang tender.
"Harapan kami bulan Maret bisa dimulai kontrak kerja ( pemenang tender ) jika Februari sudah tayang lelangnya, kalau ini lancar selama 8 bulan atau dalam tahun ini semua selesai," harapnya saat itu.
Namun hingga Februari berakhir, tayangan lelang yang diharapkan belum juga muncul hingga Rahmat memperkirakan target itu sulit tercapai, bahkan memperkirakan pengerjaan bisa dimulai usai lebaran.
"Prosesnya memang agak panjang, berbagai review dengan kelompok kerja ( pokja ) Unit Layanan Pengadaan (ULP), bahkan juga dengan inspektorat, sejak berkas kami berikan pertama kali kepada ULP 1 Februari 2024 lalu, terakhir saya ada review dengan inspektorat ranggal 5 Maret setelah itu belum ada kabar lagi," ungkap Rachmat, yang saat itu mengaku sejak itu tidak mengetahui posisi terbaru dari paket proyek yang diajukan untuk penayangan lelang, (7/3).
Sehari setelah itu, kabar baik datang dari Kepala ULP Kabupaten Ngawi, Mamik Subagyo jika pada minggu kedua di bulan Maret ini pelelangan paket tujuh proyek strategis itu dipastikan akan tayang papan situs LPSE Kabupaten Ngawi. Mamik juga mengungkit butuh dua hari bagi PU untuk mervisi paketnya setelah di review oleh inspektorat dan Pokja ULP.
"Minggu depan ( minggu kedua bulan Maret) sudah bisa tayang karena perhari ini, seluruh paket yang harus direvisi oleh PU sudah dikembalikan ke tangan kami," kata mamik kepada iNewsNgawi.id ( 8/3), menaggapi sampai dimana posisi bola paket proyek saat itu.
"Meski ada revisi dari PU dan seluruhnya baru kami terima 8 Maret ini, waktu satu bulan dengan karakter proyek seperti ini bagi saya normal, mengingat mulai dari surat menyurat, tahapan review, ditambah lagi jika ternyata juga membutuhkan review dari inspektorat hingga tahapan revisi yang harus dilakukan oleh PU semua membutuhkan waktu yang harus dihadapi oleh teman-taman Pokja" imbuh Mamik tanpa memyebut berapa paket yang harus direvisi.
Cawe-cawe inspektorat dalam turut mereview proyek straregis ini menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi, Yulianto Kusprasetyo merupakan kewajiban dari monitoring center for preventive dari KPK untuk mengawal 10 proyek strategis pemerintah daerah.
"Jadi adanya review oleh inspektorat itu bukan inisiatif dari kami, namun sudah menjadi kewajiban yang diamanatkan KPK kepada 10 proyek strategis tersebut," terang Yulianto, ( 14/3).
Yulianto juga memaparkan ada enam hal yang menjadi fokus review, yaitu memastikan HPS ditetapkan oleh PPK, penyusunannya benar disusun oleh konsultan perencana serta spesifikasi tehnis sesuai ruang lingkup pembayaran dalam HPS.
Kemudian inspektorat juga memastikan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
Memastikan HPS dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan, dan terakhir memastikan jika survei harga pasar dilakukan menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan data harga pasar setempat maupun yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi.
"Itu semua ( review ) kami tidak sendiri namun juga bersama PU, bahkan misalnya untuk harga aspal oleh Pertamina pun kita harus menunggu per 1 Maret," ulas Yuli yang mulai menerima paket untuk direview sejak 26 Februari 2024 dan menuntaskanya selama 1 minggu kemudian, ( 6/3).
Jika inspektorat dan PU membutuhkan satu minggu, maka dapat dipastikan, sejak diserahkan 7 paket proyek strategis itu , review yang membutuhkan waktu lama adalah review antara PU dan ULP, setara 25 hari.
Sementara itu, hingga 14 Maret 2024, hanya tiga paket lelang yang tertayang di laman lpse.ngawikab.go.id. yaitu paket Jl Siliwangi, Jl Pandansari - Teguhan dan rekonstruksi jalan Teguhan - Jogorogo.
Sebelumnya, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono telah menerbitkan Surat Keputusan ( SK ) no 188/ 307.A / 404.101.2/B/2023 tentang penetapan 10 paket strategis Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 bertanggal 4 Desember 2023 senilai Rp 145 milyar.
Dari 10 paket tersebut, 7 paket dilelang oleh Bidang Bina Marga dan 2 paket Bidang Tata Ruang dari Dinas PUPR, serta satu paket berupa rehabilitasi sebuah SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
Editor : Asfi Manar