NGAWI,iNewsNgawi.id - Sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah dalam upaya mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah, menjadi isu dialog antara aggota DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan, Budi Sulistyono Kanang dengan Bupati - Wakil Bupati Ngawi dan para kader PDIP dari DPC PDIP Ngawi yang kini duduk sebagi anggota DPRD Ngawi.
Penyampaian aspirasi yang dilakukan di kediaman Kanang di Ngawi, pada Kamis, (17/4) ini, ada dua topik besar yang diangkat selama satu jam lebih ini.
Pertama aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono tentang kebijakan pusat soal efisiensi yang berdampak kepada Dana Alokasi Khusus ( DAK) dimana ekselerasi pembangunan daerah yang sudah dicanangkan menjadi terganggu.
Tentang hal ini, Kanang mengakui jika kebijakan efisiensi ini sedikit banyak mengganggu keberlangsungan otonomi daerah. Menurut Kanang, Ony berharap agar dirinya memperjuangkan pecairan DAK kabupaten Ngawi senilai 170 milyar agar pembangunan bisa dijalankan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang telah disusun.
"Dengan efisiensi ini tentu saja akan mengganggu otonomi daerah, program daerah yaang sudah dicanangkan , ada APBD yang terkurangi atau terkoreksi termasuk DAK, apakah itu terkoreksi atau tertunda kita masih menunggu, karenanya kita akan berkordinasi terus dengan pemerintahan pusat harapanya anggaran sebesar itu bisa muncul kembali agar menjadi kekuatan APBD dimana saat ini lagi giat giatnya melakukan pembangunaan di Kabupaten Ngawi," kata Kanang menjelaskan isi dialog aspirasi ini.
Kedua, aspirasi yang disampikan oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Riyanto Jatmiko ( Antok), tentang keberadaan BUMDes jika kebijakan pusat benar benar akan mendirikan koperasi merah putih seperti dalam Inpres 9 / 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih.
Antok berharap agar Kanang mendesak pemerintah pusat agar segera memastikan regulasi atau blue print dari koperasi yang disebut teranggarkan APBN Rp 400 trilyun itu, apalagi banyak masyarakat mensinyalir posturnya akan seperti KUDnya jaman Orde Baru yang hasilnya hanya dinikmati segelintir kelas masyarakat itu.
"Ada beberapa hal masukan tentang koperasi merah putih yang hingga kini keberadaanya masih dipertanyakan oleh masyarakat, terutama daerah yang sudah memiliki koperasi seperti BUMDes yang selama ini secara tehknis sudah berjalan dan sudah bisa mandiri, ( aspirasi ) yang muncul adalah bagaimana jika BUMDes dan koperasi merah putih secara pengelolaanya bisa sharing atau digabung, memang ada positifnya ( digabung ), jika ini dilakukan daerah akan bisa meningkatkan PADnya karena menarik investasi, karena itu kita akan mengundang Kementerian Koperasi untuk mengetahui secara detail tentang koperasi ini" kata Kanang sembari menyisipkan sisi negatifnya jika salah pengelolaan dari koperasi merah putih yaitu berpotensi munculnya operator nakal hasil kongkalikong kepentingan penguasa.
Tidak hanya dua aspirasi tersebut yang mengemuka dalam dialog ini, namun juga pandangan Kanang menaggapi tentang isu kegagalan otonomi daerah, dimana disebut otonomi daerah berbiaya tinggi salah satunya Pilkada dikembalikan ke tangan legislator.
"Ada beberapa yang menilai otonomi ini tidak terlalu berhasil, otonomi ini berbiaya tinggi, termasuk otonomi pemilihan dalam Pilkada, konon evaluasinya itu, kalau ada yang menilai seperti itu, ini yang berbahaya, mengalihkan hak rakyat ke tangan anggota dewan, justru evaluasi yang saya harapkan lebih jernih, jangan mundur tapi kedepan, misalnya evaluasi tentang hutang negara baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum," ungkap Kanang atas keprihatinan adanya isu bangkitnya gaya orde baru dalam tubuh DPR RI, dalam sesi terakhir wawancaranya dengan media.
Editor : Asfi Manar
Artikel Terkait
